Minggu, 24 Januari 2010

Peraturan Terbaru 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2000

TENTANG

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua
Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA
WARIS DAN HIBAH WASIAT.


Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :
1. Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari
pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
2. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang
pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal
dunia.


Pasal 2

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat
adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya
terutang.


Pasal 3

Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat adalah sejak
tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.


Pasal 4

(1) Nilai Perolehan Objek Pajak karena waris dan hibah wasiat adalah nilai pasar pada saat didaftarkannya
perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah daripada Nilai Jual Objek
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
pada tahun terjadinya perolehan.


Pasal 5

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota hanya dapat melakukan pendaftaran perolehan hak karena waris
dan hibah wasiat pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.


Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.


Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 tentang
Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3707), dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI





LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 213







PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2000

TENTANG

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT


UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 disebutkan bahwa perolehan hak
karena waris dan hibah wasiat merupakan objek pajak. Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak
atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Saat pewaris meninggal dunia, pada hakikatnya telah terjadi pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris.
Saat terjadinya peristiwa hukum yang mengakibatkan pemindahan hak tersebut merupakan saat perolehan
hak karena waris menjadi objek pajak.

Mengingat ahli waris memperoleh hak secara cuma-cuma, maka adalah wajar apabila perolehan hak karena
waris tersebut termasuk objek pajak yang dikenakan pajak.

Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi
atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Pada umumnya penerima hibah wasiat adalah orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga dengan
pemberi hibah wasiat, atau orang pribadi yang tidak mampu. Disamping orang pribadi, penerima hibah wasiat
juga berupa badan yang biasanya mempunyai kegiatan pelayanan kepentingan umum di bidang sosial,
keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

Oleh karena ahli waris dan penerima hibah wasiat memperoleh hak secara cuma-cuma, maka untuk lebih
memberikan rasa keadilan, besarnya pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena waris
dan hibah wasiat perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh 1

Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah dan bangunan diatasnya
dengan nilai pasar sebesar Rp 200.000.000,00. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah
diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang
bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek Pajak
sebesar Rp 250.000.000,00. Apabila di Kabupaten/Kota letak tanah dan bangunan tersebut,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat menetapkan Nilai Perolehan Objek
Pajak Tidak Kena Pajak dalam hal waris sebesar Rp 300.000.000,00, maka besarnya Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut :
- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 250.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 300.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak N i h i l
- BPHTB terutang N i h i l

Contoh 2

Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah dan bangunan diatasnya
dengan nilai pasar sebesar Rp 500.000.000,00. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah
diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang
bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek Pajak
sebesar Rp 800.000.000,00. Apabila di Kabupaten/Kota letak tanah dan bangunan tersebut,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat menetapkan Nilai Perolehan Objek
Pajak Tidak Kena Pajak dalam hal waris sebesar Rp 300.000.000,00, maka besarnya Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut :
- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 800.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 300.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 500.000.000,00
- BPHTB yang seharusnya terutang = 5% x Rp 500.000.000,00
= Rp 25.000.000,00
- BPHTB terutang = 50% x Rp 25.000.000,00
= Rp 12.500.000,00

Contoh 3

Seorang anak memperoleh hibah wasiat dari ayah kandungnya sebidang tanah dan bangunan
diatasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 500.000.000,00. Terhadap tanah dan bangunan
tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
pada tahun yang bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual
Objek Pajak sebesar Rp 450.000.000,00. Apabila di Kabupaten/Kota letak tanah dan
bangunan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat menetapkan
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam hal hibah wasiat yang diterima orang
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/
isteri, sebesar Rp 300.000.000,00, maka besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan terutang adalah sebagai berikut :
- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 500.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 300.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 200.000.000,00
- BPHTB yang seharusnya terutang = 5% x Rp 200.000.000,00
= Rp I0.000.000,00
- BPHTB yang terutang = 50% x Rp 10.000.000,00
= Rp 5.000.000,00

Contoh 4

Suatu Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim Piatu memperoleh hibah wasiat dari seseorang
sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 1.000.000.000,00.
Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan
setempat dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp 900.000.000,00. Apabila di Kabupaten/
Kota letak tanah dan bangunan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
setempat menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam hal selain waris
dan hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi
hibah wasiat, termasuk suami/isteri, sebesar Rp 60.000.000,00, maka besarnya Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut :
- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 1.000.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 60.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 940.000.000,00
- BPHTB yang seharusnya terutang = 5% x Rp 940.000.000,00
= Rp 47.000.000,00
- BPHTB yang terutang = 50% x Rp 47.000.000,00
= Rp 23.500.000,00

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas




TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4030


KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 10/PJ.6/1999

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada
wajib pajak perlu adanya ketentuan tentang tata cara pelaksanaannya;
b. Bahwa tata cara pemberian pengurangan tersebut perlu diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak;
c. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu
ditinjau kembali.

Mengingat :

1. Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3569);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 362/KMK.04/1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang Pemberian
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN


Pasal 1

Pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada :
a. wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya
dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
b. wajib pajak orang pribadi dalam hal objek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir,
tanah Iongsor, gunung meletus dan sebagainya serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti
kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman.
c. wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk
janda/dudanya.


Pasal 2

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau
karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah :
a. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas
yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi;
b. objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan
lingkungan;
c. objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang
penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
d. objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang
berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
e. objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak veteran pejuang
kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda/dudanya
f. objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami
kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi
kewajiban rutin perusahaan.


Pasal 3

Wajib pajak veteran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c adalah sebagai berikut :
(a) Warga Negara Indonesia yang mendapat gelar Kehormatan dengan diberikan sebutan Veteran Pejuang
Kemerdekaan RI.
(b) Warga Negara Indonesia yang mendapat gelar Kehormatan dengan diberikan sebutan Veteran
Pembela Kemerdekaan RI.


Pasal 4

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing wilayah Daerah Tingkat II
Kabupaten atau Kotamadya, hanya diberikan untuk satu objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau
dimanfaatkan wajib pajak.

(2) Dalam hal wajib pajak orang pribadi memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan lebih dari satu
objek pajak, maka objek pajak yang dapat diajukan permohonan pengurangan adalah objek pajak
yang menjadi tempat domisili wajib pajak.

(3) Dalam hal wajib pajak yang memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan lebih dari satu objek pajak
adalah wajib pajak badan, maka objek pajak yang dapat diajukan permohonan pengurangan adalah
salah satu objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan wajib pajak.


Pasal 5

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat diberikan setinggi-tingginya 75%
(tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan
kondisi serta penghasilan wajib pajak;

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dapat diberikan sampai dengan 100%
(seratus persen) dari besarnya pajak terutang.

(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dari besarnya pajak terutang.

(4) Dalam hal permohonan pengurangan diajukan oleh janda/duda veteran yang telah kawin/menikah
lagi, maka besarnya persentase pengurangan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.


Pasal 6

(1) Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kantor Pelayanan
PBB yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang
dimohonkan.

(2) Dalam hal permohonan pengurangan diajukan terhadap SKP, maka pemberian pengurangan PBB
hanya dapat diberikan atas pokok ketetapan pajak terutang.

(3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan terhitung :
a. sejak tanggal diterima SPPT/SKP.
b. sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.


Pasal 7

(1) Permohonan pengurangan PBB dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif (formulir 1/formulir
2a dan 2b/formulir 3a dan 3b).

(2) Permohonan pengurangan PBB wajib pajak orang pribadi dilampiri dengan :
a. foto kopi SPPT/SKP tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan;
b. foto kopi STTS tahun pajak terakhir; dan
c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk.

(3) Permohonan pengurangan PBB untuk anggota Veteran RI termasuk janda atau dudanya, dilampiri
dengan :
a. foto kopi SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan;
b. foto kopi STTS tahun pajak terakhir;
c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga; dan
d. foto kopi tanda anggota veteran yang berupa : Kartu Tanda Anggota Veteran (KTA) Veteran/
SK Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari Departemen
Pertahanan dan Keamanan.

(4) Permohonan pengurangan PBB untuk wajib pajak Badan (formulir-4) dilampiri dengan :
a. foto copy SPPT/SKP tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan;
b. foto copy STTS tahun pajak terakhir;
c. foto copy SPT PPh tahun pajak terakhir; dan
d. Laporan Keuangan Perusahaan.

(5) Permohonan pengurangan PBB secara kolektif dapat diajukan sebelum SPPT diterbitkan selambat-
lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan melalui :
a. Pemerintah Daerah setempat (kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat), atau
b. Organisasi Legiun Veteran RI, untuk anggota veteran.

(6) Permohonan pengurangan PBB atas objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b
diajukan secara tertulis melalui Pemda Setempat (Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat).


Pasal 8

(1). Dalam hal permohonan pengurangan PBB yang diajukan wajib pajak telah melewati batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (5), maka permohonan tersebut
tidak diproses dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan memberitahukan kepada
wajib pajak/Pemda setempat (Kepala Desa/Lurah)/Legiun Veteran RI dengan diberikan penjelasan
seperlunya.

(2) Atas permohonan pengurangan PBB yang tidak diproses karena telah melewati batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan
pengurangan sepanjang tidak melebihi batas waktu 3 (tiga) bulan sejak SPPT atau SKP diterima
oleh wajib pajak.


Pasal 9

(1) Permohonan pengurangan PBB untuk ketetapan PBB sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu
rupiah) dapat diajukan secara perseorangan maupun kolektif melalui Pemda Setempat (Kepala Desa/
Lurah dan diketahui Camat).

(2) Permohonan pengurangan PBB untuk ketetapan PBB di atas Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
harus diajukan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

(3) Permohonan pengurangan yang diajukan oleh wajib pajak atau melalui Pemda Setempat (Kepala Desa/
Lurah) selanjutnya diberikan tanda terima berupa Formulir Pelayanan Wajib Pajak dan menata-
usahakannya (formulir-5).


Pasal 10

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT dan atau SKP, atas nama
Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak terutang yang tidak
lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerima permohonan pengurangan PBB
dengan pokok ketetapan di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan harus meneruskan kepada Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT dan atau SKP atas nama Menteri Keuangan memberikan
keputusan atas permohonan pengurangan PBB terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat berupa mengabulkan seluruh,
sebagian atau menolak permohonan.

(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan secara perseorangan selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan dari wajib pajak.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan keputusan belum
diterbitkan, maka permohonan pengurangan tersebut dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan
sesuai dengan permohonan pengurangan dari Wajib Pajak.


Pasal 11

(1) Permohonan pengurangan PBB yang diajukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dengan
ketetapan PBB :
- lebih kecil dari Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk wilayah DKI Jakarta;
- lebih kecil dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk wilayah Medan, Bogor, Tangerang,
Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, Denpasar dan Yogyakarta;
- lebih kecil dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk wilayah Dati II Kabupaten atau
Kotamadya lainnya;
diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana
Kantor yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kantor (formulir-6a dan 6b).

(2) Permohonan pengurangan PBB yang diajukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan atas
ketetapan PBB :
- sama dengan atau lebih besar dari Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk wilayah DKI
Jakarta;
- sama dengan atau lebih besar dari Rp. 1.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk wilayah Medan,
Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, Denpasar dan
Yogyakarta;
- sama dengan atau lebih besar dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk wilayah Dati
II Kabupaten atau Kotamadya lainnya;
diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana
lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan (formulir-6a dan 6b).

(3) Permohonan pengurangan PBB yang diajukan secara kolektif melalui Pemda Setempat (Kepala Desa/
Lurah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diterbitkan Surat Keputusan Pemberian
Pengurangan berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana kantor yang dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan sederhana kantor (formulir-6a dan 6b).

(4) Permohonan pengurangan PBB atas objek pajak sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf b yang diajukan
secara kolektif melalui Pemda Setempat (Kepala Desa/Lurah) diterbitkan Surat Keputusan Pemberian
Pengurangan berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana lapangan yang dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan sederhana lapangan (formulir-6a dan 6b).

(9) Pemeriksaan sederhana lapangan dan atau pemeriksaan sederhana kantor dilaksanakan dengan
mempergunakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditandatangani Kepala
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak apabila permohonan pengurangan tersebut diproses oleh Kepala
Kanwil Ditjen Pajak, dan ditandatangani Kepala KP PBB apabila permohonan pengurangan tersebut
diproses oleh Kepala KP PBB (formulir-7).


Pasal 12

(1) Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (formulir-8) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (3) disampaikan kepada wajib pajak dan salinannya
disampaikan kepada :
a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II yang bersangkutan (khusus untuk DKI Jakarta, Gubernur KDH DKI Jakarta),
apabila surat keputusan pemberian pengurangan atas nama Menteri Keuangan ditetapkan
oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB.
b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II yang bersangkutan (khusus untuk DKI Jakarta, Gubernur KDH DKI Jakarta),
apabila surat keputusan pemberian pengurangan atas nama Menteri Keuangan ditetapkan
oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (formulir-8) beserta lampirannya
atas permohonan pengurangan yang disampaikan secara kolektif, disampaikan kepada Kepala Desa/
Lurah/Legiun Veteran RI yang mengajukan permohonan dan salinannya disampaikan :
a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II yang bersangkutan (khusus untuk DKI Jakarta, Gubernur KDH DKI Jakarta),
apabila surat keputusan pengurangan atas nama Menteri Keuangan ditetapkan oleh Kepala
Kantor Pelayanan PBB.
b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II yang bersangkutan (khusus untuk DKI Jakarta, Gubernur KDH DKI Jakarta),
apabila surat keputusan pengurangan atas nama Menteri Keuangan ditetapkan oleh Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.


Pasal 13

(1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dihitung sejak :
a. tanggal tanda terima Surat Permohonan Pengurangan tersebut, dalam hal Surat Permohonan
Pengurangan disampaikan secara langsung.
b. tanggal stempel pos dalam hal Surat Permohonan Pengurangan dikirim melalui pos atau
sarana pengiriman lainnya.

(2) Tanggal-tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak semua dokumen permohonan
pengurangan diterima secara lengkap.


Pasal 14

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB apabila telah melunasi PBB untuk tahun pajak
sebelumnya atas objek pajak yang sama.


Pasal 15

Kepala Kanwil Ditjen Pajak tiap semester melaporkan hasil pengurangan PBB di wilayah kerjanya kepada
Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada Minggu Kedua bulan Juli untuk semester Gasal, dan pada
Minggu Kedua bulan Januari untuk semester Genap.


Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-42/PJ.6/1991 tanggal
14 Pebruari 1991, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.6/1997 tanggal 6 Pebruari 1997, Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-05/PJ.6/1997 tanggal 21 Pebruari 1997 dan Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor : SE-37/PJ.6/1997 tanggal 15 Desember 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. ANSHARI RITONGA




















KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 16/PJ.6/1998

TENTANG

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual
Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka ketentuan pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan yang berlaku sebelumnya tidak sesuai lagi;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3569);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang
Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengenaan adalah kegiatan untuk menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnya pajak terutang
berdasarkan peraturan dan ketentuan teknis di bidang Pajak Bumi dan Bangunan;

2. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar
pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan
kapitalisasi pendapatan;

3. Standar Investasi adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan atau
penanaman, dan atau penggalian jenis sumberdaya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung
berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga
tahap produksi atau menghasilkan.

4. Hasil bersih adalah pendapatan kotor setahun dikurangi dengan biaya eksploitasi atas objek pajak
dimaksud.

5. Sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan
pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan;

6. Sektor Perkebunan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi areal pengusahaan benih,
penanaman baru, perluasan, perubahan jenis tanaman, penganekaragaman jenis tanaman termasuk
sarana penunjangnya;

7. Sektor Kehutanan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi areal pengusahaan hutan dan
budidaya hutan;

8. Sektor Pertambangan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi areal usaha
penambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian
vital dan bahan galian lainnya;

9. Usaha bidang perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang memiliki ijin usaha
untuk menangkap atau membudidayakan sumberdaya ikan, termasuk semua jenis ikan dan biota
perairan lainnya serta kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan
komersial;

10. Objek Pajak perairan adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia;

11. Objek Pajak khusus adalah objek pajak yang memiliki jenis kontruksi khusus baik di ditinjau dari segi
bentuk, material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti :
a. Jalan Tol;
b. Pelabuhan laut/sungai/udara;
c. Lapangan Golf;
d. Industri Semen/Pupuk;
e. PLTA, PLTU dan PLTG;
f. Pertambangan;
g. Tempat Rekreasi;
h. Dan lain-lain yang sejenis.

12. Zona Nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok Objek Pajak yang mempunyai
satu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu
satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok;

13. Nilai Indikasi Rata-rata adalah nilai pasar wajar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu
Zona Nilai Tanah.

14. Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap Zona Nilai Tanah kedalam
klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah) sebagaimana dimaksud
pada Lampiran IA dan IB Keputusan Menteri Keuangan Nomor :523/KMK.04/1998 tanggal 18
Desember 1998.

15. Nilai Jual Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru
setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian kedalam
klasifikasi, penggolongan, dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana dimaksud pada Lampiran
IIA dan IIB Keputusan Menteri keuangan Nomor : 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998.


BAB II
PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 2

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan ditentukan sebagai
berikut :
a. Objek Pajak berupa tanah adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
angka 14.
b. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 angka 15.


Pasal 3

(1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Perkebunan ditentukan sebagai berikut :
a. Areal kebun adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah ditambah dengan Jumlah
Investasi Tanaman Perkebunan sesuai dengan Standar Investasi menurut umur tanaman.
b. Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan, adalah sebesar Nilai Jual
Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
c. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 angka 15.

(2) Penggolongan Wilayah, Jenis Perkebunan dan Besarnya Standar Investasi Tanaman Perkebunan
adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.


Pasal 4

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak
Pengusahaan hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah Lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri ditentukan sebagai berikut :
a. Areal Produktif sebesar 8,5 x Hasil bersih setahun sebelum tahun pajak berjalan.
b. Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya, adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak
berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
c. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 angka 15.


Pasal 5

(1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri ditentukan sebagai berikut :
a. Areal hutan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah ditambah dengan Jumlah
Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri menurut umur tanaman.
b. Areal emplasemen dan areal lainnya dalam Kawasan Hutan Tanaman Industri, adalah sebesar
Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
c. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 angka 15.

(2) Penggolongan Wilayah, dan Besarnya Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri adalah
sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.


Pasal 6

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas bumi ditentukan
sebagai berikut :
a. Areal produktif adalah sebesar 9,5 x hasil penjualan minyak dan gas bumi dalam satu tahun sebelum
tahun pajak berjalan.
b. Areal belum produktif, tidak produktif serta emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah
kuasa pertambangan, adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan
penyesuaian seperlunya.
c. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 angka 15.


Pasal 7

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi ditentukan sebagai
berikut :
a. Areal produktif adalah sebesar 9,5 x hasil penjualan energi panas bumi/listrik dalam satu tahun
sebelum tahun pajak berjalan.
b. Areal belum produktif, tidak produktif dan emplasemen serta areal lainnya didalam atau diluar wilayah
kuasa pertambangan, adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan
penyesuaian seperlunya.
c. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 angka 15.


Pasal 8

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi
Panas Bumi dan Galian C ditentukan sebagai berikut :
a. Areal Produktif adalah sebesar 9,5 x hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun
pajak berjalan.
b. Areal belum produktif, tidak produktif dan emplasemen serta areal lainnya didalam atau diluar wilayah
kuasa pertambangan, adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan
penyesuaian seperlunya.
c. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 angka 15.


Pasal 9

(1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C ditentukan
sebagai berikut :
a. Areal produktif adalah sebesar angka kapitalisasi tertentu dikalikan hasil bersih galian
tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan.
b. Areal belum produktif, tidak produktif dan emplasemen serta areal lainnya didalam atau diluar
wilayah kuasa pertambangan, adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya
dengan penyesuaian seperlunya.
c. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud
da Pasal 1 angka 15.

(2) Besarnya angka kapitalisasi adalah berdasarkan lamanya waktu penambangan untuk masing-masing
jenis tambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.


Pasal 10

Penentuan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan
Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama, ditetapkan sesuai dengan yang diatur dalam kontrak yang berlaku.


Pasal 11

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak usaha bidang perikanan laut ditentukan sebagai berikut :
a. Areal penangkapan ikan adalah sebesar 10 x hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak
berjalan.
b. Areal pembudidayaan ikan adalah sebesar 8 x hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak
berjalan.
c. Areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya
dengan penyesuaian seperlunya.
d. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 angka 15.


Pasal 12

(1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak usaha bidang perikanan darat ditentukan sebagai
berikut :
a. Areal pembudidayaan ikan darat adalah sebesar nilai jual Objek Pajak berupa tanah
disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya ditambah standar biaya investasi tambak
menurut jenisnya.
b. Areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah
sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
c. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 angka 15.

(2) Besarnya Biaya Investasi Tambak adalah sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini.


Pasal 13

(1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak yang bersifat khusus ditentukan sebagai berikut :
a. Areal tanah adalah sebesar nilai jual Objek Pajak berupa tanah disekitarnya dengan
penyesuaian seperlunya.
b. Areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi
adalah sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan
klasifikasi nilai jual Objek Pajak permukaan bumi berupa tanah sekitarnya.
c. Areal perairan untuk kepentingan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah sebesar 10 x
10% dari Hasil bersih dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan).
d. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 angka 15.

(2) Perhitungan atas besarnya Nilai Jual Objek Pajak perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri,
lapangan golf serta tempat rekreasi, ditentukan sebagaimana Lampiran Va dan Vb Keputusan ini.


Pasal 14

(1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak yang bersifat khusus atau objek lainnya dapat
ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai.

(2) Hasil penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib dibuat laporan penilaian
dan ditandatangani oleh pejabat fungsional yang melaksanakan penilaian.

(3) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.


BAB III
LAIN-LAIN

Pasal 15

Perubahan atas besarnya biaya investasi yang tercantum pada Lampiran I, II dan IV Keputusan ini untuk
tahun selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak.


BAB IV
PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya keputusan ini maka ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak
berlaku lagi.


Pasal 17

Keputusan ini berlaku sejak tahun pajak 1999




Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 30 Desember 1998
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. ANSHARI RITONGA

















KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201/KMK.04/2000

TENTANG

PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAI
DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, dipandang perlu untuk menetapkan
penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA
PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.


Pasal 1

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak.

(2) Kepada setiap wajib pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.


Pasal 2

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) keputusan ini
ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.


Pasal 3

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap daerah
Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri
Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat.


Pasal 4

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar
Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tahun pajak 2001.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2000
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUDIBYO






PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan
Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga
Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.


Pasal 1

Besarnya Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, ditetapkan untuk:

a. objek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai
Jual Objek Pajak;

b. objek pajak lainnya:
1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek
Pajaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih;
2) sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajaknya
kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Pasal 2

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan
Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Tahun 2000 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3977) dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada Tahun Pajak 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO




LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 50







PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, untuk menghitung besarnya pajak
terutang perlu ditetapkan Nilai Jual Kena Pajak, yaitu suatu persentase tertentu yang ditetapkan serendah-
rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak.

Untuk pertama kali sejak diberlakukannya Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Jual Kena Pajak
ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk seluruh objek pajak. Dalam rangka lebih memberikan rasa
keadilan dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, secara
bertahap telah dilakukan penyesuaian besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak tersebut. Terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk
Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Jual Kena Pajak sebesar 40% (empat puluh persen) ditetapkan
untuk objek pajak perkebunan, kehutanan dan perkotaan dengan Nilai Jual Objek Pajak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) atau lebih.

Dalam rangka memberikan rasa keadilan dalam pengenaan pajak dan untuk lebih memberdayakan Daerah
sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka pengaturan besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk
objek pajak pertambangan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2000 tersebut perlu disesuaikan.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas




TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4200



















KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 122c/PJ./2000

TENTANG

TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI
DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000
tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain, dipandang perlu untuk menetapkan
ketentuan pelaksanaan tentang tata cara pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai
Lunas dengan teknologi percetakan dengan Keputusan Jenderal Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai
Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 3950);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan
Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN
MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN.


Pasal 1

Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan hanya
diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk
apapun.


Pasal 2

Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai
Lunas dengan teknologi percetakan harus melakukan pembayaran Bea Meterai di muka sebesar jumlah
dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (KP.PDIP.5.1-98)
ke Kas Negara melalui Bank Presepsi.


Pasal 3

Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai
Lunas dengan teknologi percetakan, harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Direktur
Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai dan jumlah Bea Meterai
yang telah dibayar.


Pasal 4

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dan perusahaan sekuriti yang
melakukan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas pada cek, bilyet giro, atau efek dengan nama dan dalam
bentuk apapun, harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal
10 setiap bulan.


Pasal 5

(1) Bea Meterai kurang bayar atas cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang tanda Bea Meterai Lunasnya dibubuhkan sebelum tanggal 1 Mei 2000 harus dilunasi dengan
menggunakan mesin teraan meterai atau dengan menggunakan meterai tempel.
(2) Bea Meterai kurang bayar atas cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang tanda Bea Meterai Lunasnya dibubuhkan sejak tanggal 1 Mei 2000 harus dilunasi dengan
menggunakan mesin teraan meterai atau dengan menggunakan meterai tempel dengan ditambah
denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai kurang bayar tersebut.
(3) Pelunasan denda administrasi seperti tersebut pada ayat (2) di atas dilakukan dengan menyetorkan
ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (KP.PDIP.5.1-98).


Pasal 6

(1) Bea Meterai yang telah dibayar atas tanda Bea Meterai Lunas yang tercetak pada cek, bilyet giro, dan
efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang belum dipergunakan dapat dialihkan untuk
pengisian deposit mesin teraan meterai, pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas lainnya dengan
teknologi percetakan atau pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi.
(2) Penerbit dokumen yang akan melakukan pengalihan Bea Meterai sebagaimana dimaksud ayat (1),
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
mencantumkan alasan dan jumlah Bea Meterai yang akan dialihkan.


Pasal 7

(1) Penerbit dokumen yang melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai
Lunas dengan teknologi percetakan tanpa ijin tertulis Direktur Jenderal Pajak dikenakan sanksi pidana
berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai.
(2) Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) atau perusahaan sekuriti
yang melakukan pembubuhan tanda Bea meterai Lunas tanpa adanya ijin tertulis dari Direktur
Jenderal Pajak dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985
tentang Bea Meterai dan pencabutan ijin penunjukan sebagai pelaksana pembubuhan tanda Bea
Meterai Lunas dengan teknologi percetakan.
(3) Penyampaian laporan bulanan kepada Direktur Jenderal Pajak yang melewati batas waktu yang telah
ditentukan dikenakan sanksi pencabutan ijin penunjukan sebagai pelaksana pembubuhan tanda Bea
Meterai Lunas dengan teknologi percetakan.


Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2000
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

MACHFUD SIDIK























KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 122b/PJ./2000

TENTANG

TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI
DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000
tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain, dipandang perlu untuk menetapkan
ketentuan pelaksanaan tentang Tata Cara Pelunasan Bea Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas
Dengan Mesin Teraan Meterai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea
Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3950);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan
Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN
MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI.


Pasal 1

Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai hanya
diperkenankan kepada penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari
minimal sebanyak 50 dokumen.


Pasal 2

Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Metera dengan membubuhkan tanda Bea Meterai
Lunas dengan mesin teraan meterai harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan mencantumkan jenis/merk dan tahun pembuatan mesin teraan
meterai yang akan digunakan, serta melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang
harus dilunasi Bea Meterai setiap hari.


Pasal 3

Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai
Lunas dengan mesin teraan meterai harus melakukan penyetoran Bea Meterai di muka minimal sebesar
Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (KP.PDIP.5.1-98) Ke
Kas Negara melalui Bank Presepsi.


Pasal 4

Penerbit dokumen yang mendapatkan ijin penggunaan mesin teraan meterai mempunyai kewajiban
sebagai berikut :
(1) Menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan meterai kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak setempat paling lambat tanggal 15 setiap bulan.
(2) Menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat satu bulan
setelah mesin teraan meterai tidak dipergunakan lagi atau terjadi perubahan alamat/tempat
kedudukan pemilik/pemegang ijin penggunaan mesin teraan meterai.


Pasal 5

Ijin penggunaan mesin teraan meterai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat
diperpanjang selama memenuhi persyaratan.


Pasal 6

(1) Bea Meterai yang belum dipergunakan karena mesin teraan meterai rusak atau tidak dipergunakan
lagi, dapat dialihkan untuk pengisian deposit mesin teraan meterai lain atau pencetakan tanda Bea
Meterai Lunas dengan teknologi percetakan ataupun dengan sistem komputerisasi.
(2) Penerbit dokumen yang akan melakukan pengalihan Bea Meterai sebagaimana dimaksud ayat (1),
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat
dengan mencantumkan alasan dan jumlah Bea Meterai yang akan dialihkan.


Pasal 7

(1) Penggunaan mesin teraan meterai tanpa ijin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak dikenakan sanksi
pidana berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
(2) Bea Meterai kurang bayar yang disebabkan oleh kelebihan pemakaian dari deposit yang disetor
dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 200 % dari Bea Meterai kurang bayar, dan pencabutan
ijin penggunaan mesin teraan meterai.
(3) Penggunaan mesin teraan meterai yang melewati masa berlakunya ijin yang diberikan, dikenakan
sanksi pencabutan ijin.
(4) Penyampaian laporan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat yang melewati batas waktu
yang telah ditentukan dikenakan sanksi pencabutan ijin.


Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2000
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

MACHFUD SIDIK






KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 122d/PJ./2000

TENTANG

TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI
DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000
tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain, dipandang perlu untuk menetapkan
ketentuan pelaksanaan tentang tata cara pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai
Lunas dengan sistem komputerisasi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai
Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3950);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea
Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN
MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI.


Pasal 1

Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi hanya
diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang sebagaimana dimaksud
Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dengan jumlah rata-rata pemeteraian setiap hari
minimal sebanyak 100 dokumen.


Pasal 2

Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai
Lunas dengan sistem komputerisasi, harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Direktur
Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang akan
dilunasi Bea Meterai setiap hari.


Pasal 3

Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai
Lunas dengan sistem komputerisasi harus melakukan pembayaran Bea Meterai di muka minimal sebesar
perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai setiap bulan, dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak (KP.PDIP.5.1-98) ke Kas Negara melalui Bank Presepsi.


Pasal 4

Penerbit dokumen yang mendapatkan ijin pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai
Lunas dengan sistem komputerisasi harus menyampaikan laporan bulanan tentang realisasi penggunaan dan
saldo Bea Meterai kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulan.


Pasal 5

(1) Ijin pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem
komputerisasi berlaku selama saldo Bea Meterai yang telah dibayar pada saat mengajukan ijin masih
mencukupi kebutuhan pemeteraian 1 (satu) bulan berikutnya.
(2) Penerbit dokumen yang mempunyai saldo Bea Meterai kurang dari estimasi kebutuhan satu bulan,
harus mengajukan permohonan ijin baru dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran Bea Meterai
di muka minimal sebesar kekurangan yang harus dipenuhi untuk mencukupi kebutuhan 1 (satu) bulan.


Pasal 6

(1) Bea Meterai yang belum dipergunakan karena sesuatu hal, dapat dialihkan untuk pengisian
deposit mesin teraan meterai, atau pencetakan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan.
(2) Penerbit dokumen yang akan melakukan pengalihan Bea Meterai sebagaimana dimaksud ayat (1),
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
mencantumkan alasan dan jumlah Bea Meterai yang akan dialihkan.


Pasal 7

(1) Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi
tanpa ijin tertulis Direktur Jenderal Pajak dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 14
Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai.
(2) Bea Meterai kurang bayar yang disebabkan oleh kelebihan pemakaian dari pembayaran di muka
yang dilakukan, dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 200 % dari Bea Meterai kurang bayar.
(3) Pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisai yang melewati masa berlakunya
ijin yang diberikan, dikenakan sanksi pencabutan ijin.
(4) Penyampaian laporan kepada Direktur Jenderal Pajak yang melewati batas waktu yang telah
ditentukan dikenakan sanksi pencabutan ijin.


Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2000
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

MACHFUD SIDIK







KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 476/KMK.03/2002

TENTANG

PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950);

4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA PEMETERAIAN
KEMUDIAN.


Pasal 1

Pemeteraian kemudian dilakukan atas:
a. Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian
di muka pengadilan.
b. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya.
c. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.


Pasal 2

(1) Pemeteraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dengan menggunakan:
a. Meterai Tempel; atau
b. Surat Setoran Pajak.

(2) Pemeteraian kemudian dengan menggunakan Meterai Tempel atau Surat Setoran Pajak harus
disahkan oleh Pejabat Pos.

(3) Lembar kesatu dan lembar ketiga Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pemeteraian kemudian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan daftar dokumen yang dimeteraikan
kemudian dan daftar dokumen tersebut merupakan lampiran dari lembar kesatu dan lembar ketiga
Surat Setoran Pajak yang tak terpisahkan.

(4) Pengesahan atas pemeteraian kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan
setelah pemegang dokumen membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.


Pasal 3

Besarnya Bea Meterai yang harus dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian adalah:

a. Atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat
pembuktian di muka pengadilan adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai dengan peraturan
yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan.

b. Atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya adalah sebesar Bea Meterai
yang terutang;

c. Atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia adalah sebesar Bea
Meterai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian
dilakukan.


Pasal 4

(1) Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b wajib membayar denda sebesar 200% (dua ratus
persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi.

(2) Dalam hal pemeteraian kemudian atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c baru dilakukan setelah dokumen digunakan,
pemegang dokumen wajib membayar denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang
terutang.

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilunasi dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak.


Pasal 5

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.


Pasal 6

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
























KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 523/KMK.04/1998

TENTANG

PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku saat ini sudah tidak
sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan kembali klasifikasi
dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3569);
2. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA
NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.


Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek
Pajak pengganti.

2. Nilai Jual Objek Pajak meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman serta wilayah
Indonesia) beserta kekayaan alam yang berada di atas maupun di bawahnya, dan/atau bangunan
yang melekat di atasnya.

3. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau
bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan
Bangunan yang terutang.

4. Standar Investasi adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan/atau
penanaman, dan/atau penggalian jenis sumberdaya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung
berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan, dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga
tahap produksi atau menghasilkan.

5. Objek pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak yang letak, bentuk, peruntukan dan atau
penggunaannya mempunyai sifat dan karakteristik khusus.


Pasal 2

(1) Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi berupa tanah ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan IB Keputusan ini.

(2) Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi berupa bangunan ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dan IIB Keputusan ini.

(3) Dalam hal ada objek pajak yang nilai jual per M2 nya lebih besar dari ketentuan Nilai Jual Objek Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Nilai Jual Objek Pajak yang terjadi di lapangan tersebut
digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan menetapkan
klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi dan/atau bangunan di daerah-
daerah dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia
sebagaimana diatur pada ayat (1), (2), dan (3).


Pasal 3

Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan yang tidak bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan
berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.


Pasal 4

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak pada sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta usaha bidang
perikanan, peternakan, dan perairan untuk areal produksi dan/atau areal belum produksi, ditentukan
berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(2), ditambah dengan nilai standar investasi atau nilai jual pengganti, atau dihitung secara keseluruhan
berdasarkan nilai jual pengganti.


Pasal 5

Objek pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajak dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar
yang dilakukan oleh pejabat fungsional penilai secara individual.


Pasal 6

Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.


Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993 dan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 273/KMK.04/1995 dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pajak 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1998
MENTERI KEUANGAN,

ttd

BAMBANG SUBIANTO



















Lampiran IA Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 523/KMK.04/1998
Tanggal : 18 Desember 1998


Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)
Kelompok A

Klas Penggolongan,
Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) Nilai Jual
Permukaan Bumi (Tanah)
(Rp/M2)
1 2 3
1 > 3.000.000 s/d 3.200.000 3.100.000
2 > 2.850.000 s/d 3.000.000 2.925.000
3 > 2.708.000 s/d 2.850.000 2.779.000
4 > 2.573.000 s/d 2.708.000 2.640.000
5 > 2.444.000 s/d 2.573.000 2.508.000
6 > 2.261.000 s/d 2.444.000 2.352.000
7 > 2.091.000 s/d 2.261.000 2.176.000
8 > 1.934.000 s/d 2.091.000 2.013.000
9 > 1.789.000 s/d 1.934.000 1.862.000
10 > 1.655.000 s/d 1.789.000 1.722.000
11 > 1.490.000 s/d 1.655.000 1.573.000
12 > 1.341.000 s/d 1.490.000 1.416.000
13 > 1.207.000 s/d 1.341.000 1.274.000
14 > 1.086.000 s/d 1.207.000 1.147.000
15 > 977.000 s/d 1.086.000 1.032.000
16 > 855.000 s/d 977.000 916.000
17 > 748.000 s/d 855.000 802.000
18 > 655.000 s/d 748.000 702.000
19 > 573.000 s/d 655.000 614.000
20 > 501.000 s/d 573.000 537.000
21 > 426.000 s/d 501.000 464.000
22 > 362.000 s/d 426.000 394.000
23 > 308.000 s/d 362.000 335.000
24 > 262.000 s/d 308.000 285.000
25 > 223.000 s/d 262.000 243.000
26 > 178.000 s/d 223.000 200.000
27 > 142.000 s/d 178.000 160.000
28 > 142.000 s/d 142.000 128.000
29 > 91.000 s/d 114.000 103.000
30 > 73.000 s/d 91.000 82.000
31 > 55.000 s/d 73.000 64.000
32 > 41.000 s/d 55.000 48.000
33 > 31.000 s/d 41.000 36.000
34 > 23.000 s/d 31.000 27.000
35 > 17.000 s/d 23.000 20.000
36 > 12.000 s/d 17.000 14.000
37 > 8.400 s/d 12.000 10.000
38 > 5.900 s/d 8.400 7.150
39 > 4.100 s/d 5.900 5.000
40 > 2.900 s/d 4.100 3.500
41 > 2.000 s/d 2.900 2.450
42 > 1.400 s/d 2.000 1.700
43 > 1.050 s/d 1.400 1.200
44 > 760 s/d 1.050 910
45 > 550 s/d 760 660
46 > 410 s/d 550 480
47 > 310 s/d 410 350
48 > 240 s/d 310 270
49 > 170 s/d 240 200
50 > 170 140



Menteri Keuangan,

ttd.

Bambang Subianto






Lampiran IB Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 523/KMK.04/1998
Tanggal : 18 Desember 1998


Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)
Kelompok B

Klas Penggolongan,
Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) Nilai Jual
Permukaan Bumi (Tanah)
(Rp/M2)
1 2 3
1 > 67.390.000 s/d 69.700.000 68.545.000
2 > 65.120.000 s/d 67.390.000 66.255.000
3 > 62.890.000 s/d 65.120.000 64.000.000
4 > 60.700.000 s/d 62.890.000 61.795.000
5 > 58.550.000 s/d 60.700.000 59.625.000
6 > 56.440.000 s/d 58.550.000 57.495.000
7 > 54.370.000 s/d 56.440.000 55.405.000
8 > 52.340.000 s/d 54.370.000 53.355.000
9 > 50.350.000 s/d 52.340.000 51.345.000
10 > 48.400.000 s/d 50.350.000 49.375.000
11 > 46.490.000 s/d 48.400.000 47.445.000
12 > 44.620.000 s/d 46.490.000 45.555.000
13 > 42.790.000 s/d 44.620.000 43.705.000
14 > 44.000.000 s/d 42.790.000 41.895.000
15 > 39.250.000 s/d 41.000.000 40.125.000
16 > 37.540.000 s/d 39.250.000 38.395.000
17 > 35.870.000 s/d 37.540.000 36.705.000
18 > 34.240.000 s/d 35.870.000 35.055.000
19 > 32.650.000 s/d 34.240.000 33.445.000
20 > 31.100.000 s/d 32.650.000 31.875.000
21 > 29.590.000 s/d 31.100.000 30.345.000
22 > 28.120.000 s/d 29.590.000 28.855.000
23 > 26.690.000 s/d 28.120.000 27.405.000
24 > 25.300.000 s/d 26.690.000 25.995.000
25 > 23.950.000 s/d 25.300.000 24.625.000
26 > 22.640.000 s/d 23.950.000 23.295.000
27 > 21.370.000 s/d 22.640.000 22.005.000
28 > 20.140.000 s/d 21.370.000 20.755.000
29 > 18.950.000 s/d 20.140.000 19.545.000
30 > 17.800.000 s/d 18.950.000 18.375.000
31 > 16.690.000 s/d 17.800.000 17.245.000
32 > 15.620.000 s/d 16.690.000 16.155.000
33 > 14.590.000 s/d 15.620.000 15.105.000
34 > 13.600.000 s/d 14.590.000 14.095.000
35 > 12.650.000 s/d 13.600.000 13.125.000
36 > 11.740.000 s/d 12.650.000 12.195.000
37 > 10.870.000 s/d 11.740.000 11.305.000
38 > 10.040.000 s/d 10.870.000 10.455.000
39 > 9.250.000 s/d 10.040.000 9.645.000
40 > 8.500.000 s/d 9.250.000 8.875.000
41 > 7.790.000 s/d 8.500.000 8.145.000
42 > 7.120.000 s/d 7.790.000 7.455.000
43 > 6.490.000 s/d 7.120.000 6.805.000
44 > 5.900.000 s/d 6.490.000 6.195.000
45 > 5.350.000 s/d 5.900.000 5.625.000
46 > 4.840.000 s/d 5.350.000 5.095.000
47 > 4.370.000 s/d 4.840.000 4.605.000
48 > 3.940.000 s/d 4.370.000 4.155.000
49 > 3.550.000 s/d 3.940.000 3.745.000
50 > 3.200.000 s/d 3.550.000 3.375.000



Menteri Keuangan,

ttd.

Bambang Subianto





Lampiran IIA Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 523/KMK.04/1998
Tanggal : 18 Desember 1998


Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan
Kelompok A

Klas Penggolongan, Nilai Jual Bangunan
(Rp/M2) Nilai Jual Bangunan
(Rp/M2)
1 2 3
1 > 1.034.000 s/d 1.366.000 1.200.000
2 > 902.000 s/d 1.034.000 968.000
3 > 744.000 s/d 902.000 823.000
4 > 656.000 s/d 744.000 700.000
5 > 534.000 s/d 656.000 595.000
6 > 476.000 s/d 534.000 505.000
7 > 382.000 s/d 476.000 429.000
8 > 348.000 s/d 382.000 365.000
9 > 272.000 s/d 348.000 310.000
10 > 256.000 s/d 272.000 264.000
11 > 194.000 s/d 256.000 225.000
12 > 188.000 s/d 194.000 191.000
13 > 136.000 s/d 188.000 162.000
14 > 128.000 s/d 136.000 132.000
15 > 104.000 s/d 128.000 116.000
16 > 92.000 s/d 104.000 98.000
17 > 74.000 s/d 92.000 83.000
18 > 68.000 s/d 74.000 71.000
19 > 52.000 s/d 68.000 60.000
20 < 52.000 50.000 Menteri Keuangan, ttd. Bambang Subianto Lampiran IIB Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.04/1998 Tanggal : 18 Desember 1998 Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok B Klas Penggolongan, Nilai Jual Bangunan (Rp/M2) Nilai Jual Bangunan (Rp/M2) 1 2 3 1 > 14.700.000 s/d 15.800.000 15.250.000
2 > 13.600.000 s/d 14.700.000 14.150.000
3 > 12.550.000 s/d 13.600.000 13.075.000
4 > 11.550.000 s/d 12.550.000 12.050.000
5 > 10.600.000 s/d 11.550.000 11.075.000
6 > 9.700.000 s/d 10.600.000 10.150.000
7 > 8.850.000 s/d 9.700.000 9.275.000
8 > 8.050.000 s/d 8.850.000 8.450.000
9 > 7.300.000 s/d 8.050.000 7.675.000
10 > 6.600.000 s/d 7.300.000 6.950.000
11 > 5.850.000 s/d 6.600.000 6.225.000
12 > 5.150.000 s/d 5.850.000 5.500.000
13 > 4.500.000 s/d 5.150.000 4.825.000
14 > 3.900.000 s/d 4.500.000 4.200.000
15 > 3.350.000 s/d 3.900.000 3.625.000
16 > 2.850.000 s/d 3.350.000 3.100.000
17 > 2.400.000 s/d 2.850.000 2.625.000
18 > 2.000.000 s/d 2.400.000 2.200.000
19 > 1.666.000 s/d 2.000.000 1.833.000
20 > 1.366.000 s/d 1.666.000 1.516.000




Menteri Keuangan,

ttd.

Bambang Subianto

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar